JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan banyaknya partai politik akan menyulitkan hukum sebagai panglima. Partai politik semakin banyak, maka akan banyak pihak yang melakukan bargaining politik untuk kepentingan hukum seperti saat ini.

“Ketika SBY menjadi presiden, beliau menginginkan hukum ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR, Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat memuji kinerja KPK dan mengaku bangga dengan KPK, yaitu Pak Abaraham Pak Busyro, dan Pak Zul.

Ada judul film bagus dulu di zaman saya, dan saat ini saya mau tanyakan pada KPK, "apa yang kau cari KPK," ujar Ruhut, Rabu (6/2).

"Saya jelaskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat saat ini memang tengah didera banyak masalah, sampai-sampai Ruhut Sitompul pun ikut angkat bicara.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yakin kalau Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan rekan-rekannya kini sedang stres dan was-was menunggu langkah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kembali meminta Anas Urbaningrum mundur. Menurutnya, Anas lebih baik legowo, jangan karena ulahnya lalu perahu besar Partai Demokrat jadi karam.

"Sudahlah, Anas lempar handuk putih aja", kata dia kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (3/10).

Ru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku kasihan dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar karena mau hadir ke rapat Tim Pengawas (Timwas) kasus Century DPR.

Menurut Ruhut, seharusnya Antasari tidak perlu hadir seperti dilakukan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang menolak hadir, karena sudah tahu tidak ing ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR menjatuhkan sanksi terhadap Ruhut Sitompul. Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu diberikan hukum peringatan keras secara tertulis. Sanksi ini diputuskan BK melalui rapat yang digelar pada Selasa (7/2) malam kemarin.

Sanksi terhadap politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul ini, terkait perm ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ancaman Ruhut Sitompul untuk keluar dari Partai Demokrat menimbulkan tanda tanya mau ke mana dia berlabuh. Namun, Partai Golkar merasa tidak keberatan, jika sempalannya itu akan kembali ke pangkuannya.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyatakan kesiapannya untuk menampung kembali Ruhut Sitompul, bila memang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah petugas dari Bareskrim Polri telah berada di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Mereka adalah tim penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dengan laporan istri pertama Ruhut Sitompul, Anna Rudhiantiana Legawati. Pemeriksaan itu untuk melengkapi pengaduan dugaan pemalsuan dokumen.

“Pem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Bareskrim Polri sudah memeriksa enam saksi terkait pengaduaan Anna Rudhiantiana Legawati, istri pertama kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Namun, keterangan tersebut masih didalami untuk bahan pemeriksaan pengaduan tersebut.

Setelah pemanggilan saksi-saksi sudah selesai, tim penyidik barulah memanggil untuk memint ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Rudhiantiana Legawati alias Anna Tobing kembali mengancam politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, untuk melaporkannya kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Langkah ini akan dilakukannya dalam waktu dekat. "Secepatnya (saya melaporkan Ruhut Sitompul). Tapi saya mau di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dulu oleh polisi," kata Anna kepada wartawan ...Berita Selengkapnya